431.468 Pejabat Belum Lapor LHKPN: Ancaman Serius Transparansi Publik Jelang Tenggat
Jakarta, 25 Maret 2026 – Bom waktu transparansi publik meledak! Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) geleng-geleng kepala: 431.468 pejabat publik masih nongkrong manis tanpa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) jelang deadline 31 Maret 2026. Angka ini 5x lipat lebih parah dari tahun lalu, sinyal merah kultur impunitas birokrasi membusuk. Drama Elit: 82% Kepala Daerah Main Petak Umpet Bukan cuma angka, ini peta korupsi hidup. 82% bupati/wali…
